Your browser does not support JavaScript!
Naskah Ruu Pks Terbaru Dinilai Sebagai Kemunduran
Naskah RUU PKS Terbaru Dinilai Sebagai Kemunduran

Sejumlah poin penting hilang di naskah Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Penghapusan poin itu dinilai sebagai kemunduran bagi pemenuhan dan perlindungan hak-hak korban kekerasan seksual.

Naskah RUU PKS memang belum disahkan. Namun usulan mengubah RUU PKS menjadi RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dengan memangkas 84 pasal dan menghilangkan pengaturan penting lainnya memicu kekecewaan sejumlah kelompok masyarakat.

Beberapa poin penting yang hilang dalam naskah RUU TPKS

  • Hilangnya jaminan hak, pemulihan, dan perlindungan korban kekerasan seksual.

  • Penghapusan ketentuan tindak pidana perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, pemaksaan aborsi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

  • Penghalusan definisi perkosaan menjadi pemaksaan hubungan seksual.

  • Kosongnya pengaturan Kekerasan Seksual Berbasis Online (KBGO).

  • Kosongnya pengaturan untuk penanganan korban kekerasan seksual dengan disabilitas.

"Draf lama (RUU PKS) lebih komprehensif mengatur penanganan kekerasan seksual mulai dari pencegahan sampai pemulihan korban, termasuk tindak pidana, dan bagaimana pelaku bisa kembali ke masyarakat tanpa mencederai hak-hak korban. Ini yang tidak diatur dalam RUU TPKS."


Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS)

Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) juga menyesalkan dengan penghapusan elemen penting dalam RUU PKS. Perwakilan LBH APIK, Khotimun Sutanti, mengatakan agar DPR mendengarkan usulan masyarakat dan berdialog dengan masyarakat sipil terutama LBH atau lembaga yang biasa menghadapi kasus di lapangan.

Mari bersama kita kawal pengesahan RUU Kekerasan Seksual. Jangan biarkan jaminan hak korban hilang begitu saja.

Edwin Suryana
Sep 10  -  2 min read