Your browser does not support JavaScript!
Kasus Pemaksaan Aborsi Kim Seon Ho Dan Aborsi Di Indonesia
Kasus Pemaksaan Aborsi Kim Seon Ho dan Aborsi di Indonesia

Kasus pemaksaan aborsi yang diduga dilakukan oleh aktor asal Korea, Kim Seon Ho, ramai dibicarakan di media digital. Namun, perlu kamu ketahui, kasus aborsi, terutama yang ilegal, juga masih sering terjadi di Indonesia.

Kasus aborsi ilegal atau aborsi tak aman (unsafe abortion) bukan isu baru di Indonesia, karena sempat pada tahun 2020, pihak kepolisian mengungkap kasus praktik aborsi ilegal di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Tercatat, 1.632 pasien mendatangi klinik aborsi ilegal itu dan 903 pasien di antaranya menggugurkan janinnya.

Tahun 2015, Maria Dolorasa Neonlasa (20), seorang perempuan asal Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT melaporkan kekasihnya Jorge Bria (20), karena telah memaksanya mengonsumsi obat untuk menggugurkan kandungannya.

Tindakan pemaksaan aborsi merupakan salah satu jenis kekerasan seksual, terlebih bila adanya tekanan yang diberikan oleh pelaku kepada korban. Pemaksaan aborsi biasanya terjadi dengan adanya tekanan satu pihak, tanpa adanya persetujuan bersama.

Selain di Indonesia, kasus pemaksaan aborsi pun marak di sejumlah negara. Seperti kasus yang ada di India, aborsi paksa kerap dilakukan lantaran jenis kelamin pada janin, dan biasanya korban janin adalah berjenis kelamin perempuan.

Di Tiongkok, pemaksaan aborsi juga kerap terjadi, bahkan adanya pemaksaan sterilisasi untuk perempuan. Pemaksaan aborsi serta sterilisasi ini banyak terjadi pada warga Uighur. Hal ini juga didukung dengan adanya kebijakan One Child Policy.

One Child Policy merupakan kebijakan yang memperbolehkan memiliki hanya dengan satu anak di Tiongkok. Hal ini dilakukan guna mencegah kelahiran penduduk di Tiongkok.

Bagaimana dengan hukum di Indonesia tentang aborsi?

Hukum tentang aborsi


Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") menerangkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

UU Kesehatan memberikan ruang untuk aborsi dengan alasan tertentu seperti tertuang di Pasal 75 ayat (2) yaitu: 1. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan... dan 2. Bagi korban pemeriksaan -- Hukum Online.

Menurut Hasto Wardoyo, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, pasangan yang terlanjur mengalami kehamilan yang tidak diinginkan dan berniat melakukan aborsi perlu diberikan wadah konseling untuk mencegah terjadinya aborsi. Konseling tersebut harus dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan secara terpisah dan terjamin kerahasiaannya.

Kamu mengalami masalah seksual atau relationship? Konsultasikan dengan expert kami melalui layanan Telekonsultasi sekarang!

Digital Dokterid
Oct 26  -  3 min read